Puluhan Mahasiswa Menolak Rencana Kenaikan Harga BBM

Aparat Keamanan Menghalangi Massa HMI Untuk Masuk Gedung Pemda

Situbondo.Sejumlah elemen mahasiswa di Kabupaten Situbondo melakukan aksi unjuk rasa menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Situbondo, menggelar aksi long march dari Depan pengadilan agama menuju Gedung DPRD Kab. Situbondo yang dilanjutkan dengan orasi di Bundaran Alun-alun Situbondo dan berakhir di Gedung Pemkab. Situbondo.

Aksi para mahasiswa, Senin (17/11) petang ini sebagai respon terhadap informasi bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan mengumumkan kenaikan harga BBM, Senin malam sekitar pukul 21.00 WIB.

Para mahasiswa menilai permerintahan Jokowi-JK telah mengingkari janjinya saat kampanye, yakni mengagendakan program-program pro rakyat dan lebih mengedepankan kepentingan nasional. "Menaikkan harga BBM merupakan salah satu bukti pengingkaran atas janji-janji politik," tegas Ainul Burhan dalam orasinya.

Koordinator aksi, Muh. Fathor Rozi, (21) menegaskan, semestinya Jokowi-JK tidak menaikkan harga BBM sebagai solusi singkat dan cepat dalam menanggulangi persoalan anggaran subsidi. “Kenaikan harga BBM akan berdampak bertambahnya jumlah masyarakat miskin di Indonesia. Tertibkan dulu persoalan di hulu migas yang penuh dengan praktik mafia, baru memikirkan kebijakan menaikkan harga BBM. Ini merupakan bukti bahwa Jokowi-JK pengkhianat rakyat dan tidak berpihak untuk menyelamatkan rakyat," jelasnya.

Sementara itu, dari Kabupaten Jember dilaporkan bahwa sejumlah organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Aliansi mahasiswa Peduli Rakyat yang terdiri dari HMI,GMNI,LMND dan KAMMI melakukan aksi serupa untuk menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM.Mereka menggelar aksi penolakan kenaikan harga BBM di depan Gedung DPRD Kab. Jember, Senin (17/11).

Mahasiswa menilai, kebijakan menaikkan harga premium dari Rp6.500 menjadi Rp 8.500 per liter tidak realistis, karena akan membebani masyarakat tidak mampu. Hal itu otomatis akan diikuti kenaikan harga seluruh kebutuhan pokok.

"Kami menilai keputusan menaikkan harga BBM adalah keputusan yang tidak tepat karena jika harga BBM naik, otomatis harga kebutuhan pokok hingga ongkos transportasi juga akan naik," ujar Zainul, Orator aksi.

Lebih jauh ia mengatakan, kenaikan BBM itu tidak akan mensejahterakan rakyat, malah sebaliknya subsidi yang dilakukan oleh pemerintah selama ini tidak tepat sasaran hingga akhirnya dijadikan alasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM.

Ketua Umum HMI Situbondo menambahkan, tiga kartu sakti yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo juga dinilai hanya untuk mengalihkan perhatian masyarakat atas kenaikan BBM. Karena itu, kata dia, mahasiswa menuntut Bupati Situbondo, H. Dadang Wigiarto,SH dan Ketua DPRD Kab.Situbondo,Basori Sanhaji untuk menyatakan sikap menolak kebijakan kenaikan harga BBM oleh Pemerintah Pusat.

Sayangnya, aksi tersebut tidak mendapatkan respon positif dari pemerintah setempat. Para wakil rakyat yang baru saja dilantik tidak ada di tempat, sedangkan bupati Situbondo tidak bersedia menemui rombongan aksi yang meminta pemerintah daerah memberikan dukungan untuk juga menolak rencana kenaikan Harga BBM oleh presiden Jokowi.(Sz/17

)