TAK PERLU GADUH MENANGGAPI SAUT SITUMORANG

Foto : Saut Situmorang, Pimpinan KPK

Nasional.-Beberapa hari terakhir ini para kader HMI dan KAHMI sedang sibuk memperbincangkan tentang Saut Situmorang salah satu Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pada saat acara salah stasiun Televisi Swasta, kamis 5 Mei 2016 mengatakan bahwa “mereka orang-orang cerdas ketika mahasiswa, kalau di HMI minimal LK I, tetapi ketika menjadi pejabat mereka korup dan sangat jahat”. Pernyataan tersebut dianggap sangat tendensius dan merupakan pembunuhan karakter serta mendiskreditkan HMI menurut Muhammad Marwan saat memimpin RAKORNAS KAHMI III di Purwokerto Jawa Barat.
Dalam forum RAKORNAS tersebut disampaikan pernyataan sebagai berikut : Penyebutan HMI dalam konteks pembicaraan Saut Situmorang telah merugikan nama baik HMI lantaran melakukan generalisasi bahwa kader himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang sudah mengikuti Latihan Kader (LK I ) melakukan Korupsi, Pernyataan tersebut sangat tendensiusdan merupakan pembunuhan karakter serta mendiskreditkan HMI, Pernyataan tersebut sangat tidak pantas dilakukan oleh pejabat publik selaku aparat penegak hukum.
Oleh karenanya, forum Rakornas KAHMI menuntut supaya Saut Situmorang minta maaf kepada HMI melalui media massa cetak dan elektronika nasional selama 5 hari berturut-turut, Saut Situmorang mundur dari jabatan pimpinan KPK,  KAHMI akan menempuh upaya: melaporkan ke Majelis Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menempuh upaya hukum serta melaporkan ke Mabes POLRI.
Saya kira reaksi yang dilakukan KAHMI ataupun HMI sangat berlebihan mengingat pernyataan Saut Situmorang masih kategori pernyataan Murahan yang tidak mungkin berdampak besar terhadap  Kaderisasi HMI ataupun ruang karir yang sedang ditempuh alumni HMI diberbagai lembaga pengabdian. Karena dalam LK-I ataupun LK-II, tidak ada materi ataupun praktek yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Maka dari itu ada saran kepada Saut Situmorang sebagai pimpinan KPK atau HMI dan KAHMI. Jika memang Saut Situmorang menengarai ada gerak-gerik mencurigakan dalam aktifitas yang dilakukan oleh HMI atau KAHMI, Silahkan lakukan investigasi khusus agar setiap pernyataan yang disampaikan kepada publik tidak menjadi bola panas yang mengelinding tak jelas arah dan cenderung tendensius. Bukankah melalui pemerintah atau Kepolisian, Saut Situmorang bisa melarang peredaran buku, materi pembelajaran atau kegiatan HMI jika memang mengandung unsur tindak pidana korupsi. Kemendikbud saja bisa menarik/melarang buku atau kegiatan yang mengandung radikalisme dan menentang pancasila. Saya kira jika kondisi di HMI atau KAHMI dianggap besar kemungkinannya terjadi praktek atau doktrin Korupsi, tidak ada salahnya tindakan tersebut diambil agar tidak terjadi praktek korupsi yang lebih luas.
Bagi HMI ataupun KAHMI jika merasa tidak melakukan tindakan sebagaimana yang dituduhkan oleh Saut Situmorang, sebaiknya buktikan pada publik dengan pendekatan rasional/ilmiah. Tak perlu kemudian Frontal menanggapi pernyataan saut. Misalnya, lakukan penelitian tentang kader HMI atau KAHMI dari Sabang Sampai Merauke. Lalu sampaikan kepada publik, berapa persen kader HMI atau KAHMI yang tersandung kasus korupsi dan berapa persen yang berkontribusi besar terhadap kemajuan Bangsa. Dari situ kemudian kita akan mengetahui dan membuktikan kepada bangsa indonesia bahwa pernyataan Saut Situmorang keliru atau sesuai kenyataan. Karena tidak bisa dipungkiri juga, memang ada beberapa alumni HMI yang tersandung kasus korupsi dan ada pula Alumni HMI yang menjadi pemimpin bangsa dengan Integritas tinggi.
Pertanyaannya sekarang, Berani tidak Saut Situmorang melalui institusi KPK-nya melakukan investigasi tersebut ?. Sedangkan HMI atau KAHMI berani tidak di pantau/diperiksa setiap aktifitasnya lalu dengan pendekatan riset membuktikan bahwa kadernya bersih dari praktek korupsi ?. Saya menanyakan hal tersebut agar tidak lagi terjadi tindakan salah menyalahkan institusi yang ujung-ujungnya merugikan kedua belah pihak yang bertikai. Lihat saja pertikaian wacana antara KPK vs Polri, KPK Vs Partai, KPK Vs Ormas dan lain sebagainya. Artinya setiap pejabat publik (KPK atau HMI/KAHMI) tidak kemudian menyampaikan pernyataan di muka publik hanya karena Like and Dislike. Tetapi dibuktikan dengan pendekatan ilmiah yang diakui keabsahannya oleh publik. Agar bangsa ini tidak terus menerus menjadi bangsa yang Bangga akan ejekan atau cinta akan permusuhan.(Syaiful Bahri)