PB HMI = Penghancur Besar HMI ?

Ini bukan masalah sepakat atau tidak sepakat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, dlsb, tapi ini masalah mengenai kemurnian seorang kader dalam mengemban jabatan struktural  Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), sehanif apa ia dan seetis apa ia dalam menunjukan pola lakunya sebagai bagian dari organisasi perkaderan, bisa tergambar dari caranya berHMI.

Beberapa hari terakhir media massa online memberitakan perihal pengajuan mosi tidak percaya oleh beberapa fungsionaris Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam terhadap Ketua Umumnya Muhammad Arief Rosyid, entah motif apa dibalik pengajuan mosi tersebut, yang jelas kita sebagai bagian dari Himpunan Mahasiswa Islam agak menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Fungsionaris Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam tersebut. 

Siapapun dia, selama dia adalah kader HMI maka hal yang paling prinsipil yang tertanam dalam benaknya adalah “menjaga integritas himpunan demi dan untuk membangkitkan (kembali) peran dan fungsi dari HMI”, ini adalah hal paling mendasar jauh sebelum kita bicara mengenai tujuan organisasi dan hal ikhwal mengenai  program-program keumatan dan kebangsaan sebagai manifestasi dari Harapan Masyarakat Indonesia.

Bahwasanya sebuah pergerakan organisasi, baik berjalan dan majunya tergantung pada persatuan anggota organisasinya yang notabene adalah motor penggerak primer, jika persatuan menjadi nyata maka segala bentuk ekspektasi dari konstitusi bisa menjadi keniscayaan, dengan kata lain perwujudan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan.

Kita tahu bersama tantangan HMI saat ini semakin kompleks, dengan dinamika zaman yang semakin maju, kendati sebenarnya kemajuan zaman adalah kemunduran yang diperhalus, yang jelas spirit keHMIan tak boleh redup hanya karena kuatnnya tiupan bargaining dan deal-deal politik, seorang kader HMI harus amanah dan secara organisatoris berada dalam koridor HMI yang ia emban. Saat ini HMI kembali terpecah, yang pertama dipimpin oleh Muhammad Arif Rosyid, dan yang kedua dipimpin oleh Adi Baikuni. Entah yang mana yang konstitusional, yang jelas keduanya memiliki dalil-dalil yang kuat dalam mempertahankan argumentasinya. dan tujuan tulisan ini bukan untuk menyoroti mengenai dualisme tersebut.

Dengan pecahnya Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam menjadi dua kubu saja kiranya sudah menjadi bahan evaluasi diri kita sebagai kader HMI, apa yang salah dengan diri kita? Kenapa harus (kembali) terpecah? Kalau sudah begini, lantas apa yang harus kita lakukan demi mempertahankan eksistensi HMI dari gempuran zaman yang maha dahsyat ini?

Seperti yang saya sudah katakan sebelumnya bahwa penekanan akan persatuan seluruh kader adalah hal yang paling prinsipil dalam mengawal gerak langkah kita menjaga himpunan, langkah-langkah rekonsiliatif adalah salah satu bentuk kecintaan kita terhadap HMI, sebab dengan kokoh dan besarnya sebuah organisasi maka daya magnetisnya dalam domain perekrutan kader bukanlah hal yang sulit, bahkan mahasiswalah yang merekrut diri merekas sendiri untuk berorganisasi dalam HMI.

Kita sebagai bagian dari HMI tidak akan rela citra organisasi kita semakin tercoreng oleh kader HMI sendiri, apalagi dengan tindakan fungsionaris PB HMI yang melakukan mosi tidak percaya, itu malah semakin meruntuhkan kredibilitas PB HMI bahkan bisa berimplikasi pada kinerja cabang, terutama komisariat yang notabene adalah jantung HMI.

Sangat disayangkan jika hal-hal yang bersifat privat seperti konflik internal dalam satu kubu PB HMI dijadikan sebagai obyek konsumsi publik, karena dampak negatif dari pemberitaan media massa bisa menjadi bumerang, berita yang bisa diakses oleh siapapun sebaliknya malah mengakibatkan HMI yang adalah sebagai organisasi mahasiswa terbesar dan tertua di Indonesia menjadi memudar dan tak lagi dipandang oleh publik. 

PB HMI harus lebih arif dan bijaksana dalam mengambil tindakan, jangan asal bertindak namun tak memikirkan dampak bagi kita yang berada di cabang-komisariat, citra buruk HMI akan menjadi keberatan bagi mahasiswa saat diajak untuk berHMI. Ya, bahwasanya implementasi HMI sebagai organisasi perkaderan akan semakin sukar untuk survive jika HMI kian hari tak mampu memberikan makna positif bagi kehidupan berbangsa, khususnya kemahasiswaan sebagaimana yang telah termakhtub secara eksplisit dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HMI.

Maka dari itu PB HMI sebagai eksekutor tertinggi dalam HMI harus lebih dewasa dalam bersikap, jangan terlalu mudah terpropaganda oleh kekuasaan lantas terjerembab dalam jurang politicking absurd. Ingat, HMI adalah organisasi perjuangan, bukan peruangan. HMI adalah organisasi perkaderan, bukan perkederan!

Ramadhan Denis

Dhenizmarley@yahoo.com